REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi inspektur upacara dalam apel pengamanan Pilkada serentak 2017 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11) pagi. Melihat dukungan masyarakat terhadap masing-masing calon begitu tinggi, Tito mengakui adanya potensi konflik.

"Dalam pilkada tahap kampanye punya potensi gesekan antara pasangan calon dan para pendukung dan tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Untuk itu sudah diatur dalam UU tentang Pilkada," ujar Tito dalam sambutannya pada apel tersebut.

Kendati demikian, Tito berharap masyarakat selalu mengedepankan musyawarah jika dihadapkan dengan suatu perbedaan. Ia pun memastikan semua pendapat masyarakat akan menjadi catatan untuk menciptakan negara aman. "Kami dorong sesuai dengan aturan hukum. Ikuti tata acara hukum konstitusional. Jangan dengan cara anarkistis, karena kita berdiri di negara hukum," ucap Tito.

Tito mengatakan, dalam menjaga keutuhan NKRI, Polri-TNI merupakan garda terdepan negara. Sehingga Polri-TNI selalu siap untuk menjaga keamanan dan kelancaran pilkada. "Polri dan TNI, dua pilar utama di negara kita, sebagai kekuatan yang miliki persenjataan dan pasukan. Maka Polri-TNI bagian sangat integral dalam menjaga persatuan," kata Tito.

Dalam ajang pilkada, dia menambahkan, TNI dan Polri juga tidak memiliki hak untuk mendukung salah satu calon. Siapa pun pemimpinnya, kata dia, Polri-TNI harus mendukung, dan terus melakukan penangamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika