REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bersikap tegas terhadap kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai telah menistakaan agama Islam. Jokowi pun dipinta mengeluarkan pernyatan sikap tegasnya kepada publik.

Ketua Umum MUI Jakarta Barat sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar mengatakan, apakah presiden tidak melihat berita. Selaku presiden, Jokowi semestinya tanggap. Ia berharap, presiden berbicara tegas kepada Polri atau aparat hukum untuk cepat-cepat memproses Ahok.

Ia menegaskan, aksi pada 4 November nanti jangan dipelintir dan dihubungkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, kalau masalah pilkada, apa urusnya orang Jawa Timur dan Sumatera datang ke Jakarta untuk ikut aksi.

"Kita minta sama presiden perintahkan Kapolri untuk secepatnya proses hukum Ahok karena penistaan agama," kata Munahar kepada Republika.co.id, di Sekretariat PWNU DKI Jakarta, Rabu (2/11).

Menurutnya, demonstrasi pada 4 November nanti tidak akan terjadi kalau presiden bersikap tegas. Munahar juga merasa kecewa karena para kiai dan ulama dipanggil ke istana, bukan didatangi seperti mendatangi Prabowo Subianto.

Menurut dia, seandainya Jokowi mendatangi MUI, Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya, mungkin masalah yang dihadapi akan lebih cair. Selain itu, Munahar mengungkapkan, saat presiden ditanya masalah Ahok oleh salah satu tokoh ulama yang dipanggil ke istana, presiden pun memberikan jawaban yang mengambang. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. "Kenapa, ada apa," ujarnya.

Ia menjelaskan, memang presiden mengatakan tidak melindungi Ahok. Tapi, kalau tidak melindungi, kenapa kasusnya dibiarkan. Padahal, harapannya Indonesia damai, tapi gara-gara satu orang yang tidak bisa menjaga mulut akhirnya berimbas kemana-mana. Akibat ulah orang tersebut, keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia menjadi khawatir menghadapi 4 November 2016.

Ikuti Whatsapp Channel Republika