REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP, Charles Honoris mengatakan, klaim mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak tersentuh hukum adalah tidak berdasar dan bisa dilihat sebagai intervensi melalui agitasi di ruang publik.

"Sebagai tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Presiden, SBY harusnya berdiri di atas semua golongan dan menjadi penyejuk," kata Charles di Jakarta, Rabu.

Dia menilai pernyataan SBY terkait Ahok adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum. Padahal, kata ia, pihak kepolisian saat ini sedang menjalankan proses hukum terhadap laporan terkait Ahok.

Menurtnya, Ahok sudah dimintai keterangan di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sehingga pernyataan SBY itu tidak berdasar.

"Pernyataan SBY pada Rabu pagi terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukkan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta yang kita ketahui putra sulungnya ikut menjadi calon Gubernur DKI Jakarta," ujarnya.

Hal itu, menurut dia, bertolak belakang dengan apa yang sedang berupaya dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya menunjukkan sikap negarawan sejati.

Baca juga, SBY: Agus dan Anies tak Bangga Jika Ahok WO dari Pilkada.

Ia sepakat dengan apa yang disampaikan politisi Ruhut Sitompul bahwa Presiden Jokowi dan Prabowo adalah demokrat sejati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika