REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Aksi demo tuntutan penangkapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak hanya terjadi di Ibukota DKI Jakarta. Unjuk rasa juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Padang.

Para mahasiswa ini melakukan aksi demontrasi di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk benar-benar tegas, adil dan bijak dalam menyikapi kasus penistaan yang dilakukan Ahok, mantan pasangannya ketika memimpin DKI Jakarta.

Ketua HMI Padang, Nofria Atma Rizki mengatakan, ucapan Ahok yang menistakan agama, sangat menciderai kemajemukan bernegara. Untuk itu pemerintah harus tegas bersikap demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang damai dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. "Siapapun dengan sengaja mengusik dan mencoba untuk merusak tatanan kemajemukan bangsa maka negara harus bersikap tegas untuk memprosesnya secara hukum tanpa tebang pilih sesuai aturan," ujar Nofria, Jumat (4/11), di Padang.

Nofria menjelaskan, aksi yang dilakukan bukan terkait kepentingan politik, melainkan murni gerakan membela Islam yang telah dinistakan oleh Ahok. Menurut Nofria, Ahok telah melahirkan kegaduhan di kalangan umat Islam di berbagai daerah, yang muaranya mengganggu stabilitas nasional. Nofria berharap, penegak hukum bertindak tegas dengan tidak melindungi Ahok dari jeratan hukum atas kasus penistaan agama.

Unjuk rasa yang dikawal ketat ratusan pihak keamanan dari Kepolisan Resort Padang berjalan aman dan tertib. Kedatangan HMI Padang dalam menyampaikan aspirasi diterima langsung oleh Kepala Bagian Humas DPRD Provinsi Sumbar, Erdi janur, karena seluruh anggota DPRD Sumbar masih melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika