REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh implementasi Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016, tentang percepatan pembangunan industri perikanan Nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, implementasi aturan tersebut sangat penting bagi Industrialisasi di sektor perikanan, karena berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, Pengolah maupun pemasar hasil perikanan.
"Termasuk untuk meningkatkan penyerapam tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara," kata Yugi dalam sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin, Senin (7/11).
Yugi menuturkan, dalam meningkatkan sektor perikanan Pemerintah beserta pelaku usaha juga harus memperhatikan infrastruktur. Sejumlah infrastruktur tersebut yakni sarana jalan, ketersediaan energi, gas dan listrik yang memadai sehingga bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah terhadap investasi di sektor perikanan.
"Dalam hal ini, Perusahaan Listrik negara (PLN) dan Perusahaan gas Negara (PGN) harus terlibat aktif," papar Yugi.
Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan negara juga harus membantu pembiayaan bagi pelaku usaha bidang perikanan. Menurut Yugi, Kadin sangat berharap otoritas jasa keuangan (OJK) dapat mendorong kalangan perbankan BUMN maupun lembaga keuangan lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atas investasi sektor kelautan dan perikanan.
Yugi menuturkan, berdasarkan data OJK, jumlah kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan periknan baru mencapai tiga perse dari total angka Rp 5.000 triliun yang tersedia di lembaga keuangan. "Jadi masih terlalu sedikit," paparnya.
Kadin juga berharap agar pemerintah bisa mendorong investor untuk bisa berinvestasi di sektor perikanan dan kelautan di sekitar Ambon dan Papua. Sebab laut sekitar Timur Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar namun belum termaksimalkan untuk menjadi sektor yang unggul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika