REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati memastikan 12 proyek fisik 2017 yang kegiatan lelangnya dihentikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumarsono, telah melalui proses konsultatif di instansinya. Menurut dia, proyek-proyek tersebut sudah disusun dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUAPPS) 2017 pada pertengahan tahun ini.

"Perencanaan proyek-proyek tersebut ada di Bappeda, sedangkan untuk pelaksanaan atau implementasinya menjadi kewenangan BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa) DKI," ujar Tuty, saat berbincang dengan Republika.co.id, Senin (7/11).

Dia mengatakan, sebelum melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa, BPPBJ DKI berkonsultasi terlebih dulu dengan Bappeda DKI ihwal program-program yang membutuhkan percepatan dalam KUAPPS 2017. Dari hasil konsultasi tersebut, BPPBJ akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa 12 proyek itu masuk kategori program yang membutuhkan percepatan, sehingga harus dilelang lebih awal mendahului tahun anggaran.

"Bappeda DKI tugasnya kan memotret kebijakan yang bersifat prioritas dan harus didanai sesegera mungkin, termasuk di antaranya 12 proyek itu," tuturnya.

Pada akhir bulan lalu, Plt Gubernur DKI Sumarsono memutuskan untuk menyetop kegiatan lelang 12 proyek pembangunan fisik di Jakarta 2017 yang sebelumnya dibuka oleh gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penyetopan lelang dilakukan lantaran dokumen untuk proyek-proyek tersebut dibuat secara sepihak oleh Ahok, tanpa melibatkan DPRD DKI.

Menurut Soni, sapaan Sumarsono, proyek-proyek itu belum lagi mendapat persetujuan dari DPRD melalui rapat KUAPPS untuk APBD DKI 2017. Padahal, prosedur pelelangan setiap proyek harus didahului dengan kesepakatan KUAPPS antara eksekutif dan legislatif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika