REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Hong Kong sedang menghadapi krisis politik. Krisis ini terjadi usai pemerintah Cina menghalangi dua politisi pro kemerdekaan Hong Kong menjadi anggota legislatif.

Pemerintah Cina menyebut Yau Wai-ching dan Sixtus "Baggio" Leung tak bisa mendapatkan jabatan tersebut. Langkah tersebut menjadi kontroversial karena menyulut pergerakan menuntut otonomi yang lebih besar dari Cina daratan.

Sikap Pemerintah Cina tersebut adalah intervensi terbesar selama Hong Kong kembali ke pangkuan Cina sejak 1997. Hal itu kemudian memicu gerakan protes di daerah bekas koloni Inggris tersebut.

Yau dan Leung menolak patuh pada Cina dalam upacara pengambilan sumpah anggota legislatif Hong Kong pada bulan lalu. Mereka menunjukkan sikap mereka dengan membawa bendera biru bertuliskan Hong Kong bukan Cina.

Pemerintah Cina menganggap sumpah tersebut tidak sah dan tidak bisa diulang. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Pemerintah Cina menyebut pemegang jabatan publik harus tulus dan bersungguh-sungguh mendeklarasikan kepatuhan pada Cina.

"Hal ini akan mempertahankan persatuan dan kedaulatan bangsa," ujar Kepala Komite Hukum Dasar Parlemen Cina Li Fei dalam konferensi pers seperti dikutip The Guardian, Senin (7/11).

Meski begitu, sikap Cina belum mampu meredam tuntutan otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan untuk Hong Kong.

Anggota senior kelompok pro demokrasi Emily Lau menilai Beijing memilih intervensi karena khawatir munculnya gerakan serupa di Tibet dan Xinjiang. Menurutnya, saat ini banyak pemuda Hong Kong yang mendukung gagasan kemerdekaan. "

Semakin keras tekanan, semakin kuat mereka akan mencoba tampil," ujar Lau.

Ikuti Whatsapp Channel Republika