REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Provinsi DKI Jakarta belum memastikan akan menyetujui 12 proyek 2017 yang sebelumnya sempat dilelang secara dini oleh Pemprov DKI Jakarta. Proyek tersebut saat ini sedang dalam pembahasan di DPRD.
"Penganggaran (untuk 12 proyek itu) masih dibahas di Banggar DPRD," ujar Anggota Komisi E DPRD DKI, Belly Bilalusalam kepada Republika.co.id, Selasa (8/11).
Pada akhir bulan lalu, Plt Gubernur DKI Sumarsono memutuskan untuk menyetop kegiatan lelang 12 proyek pembangunan fisik di Jakarta 2017 yang sebelumnya dibuka oleh gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penyetopan lelang dilakukan lantaran dokumen untuk proyek-proyek tersebut dibuat secara sepihak oleh Ahok, tanpa melibatkan DPRD DKI.
Menurut Soni, sapaan Sumarsono, proyek-proyek itu belum mendapat persetujuan dari DPRD melalui rapat kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUAPPS) untuk APBD DKI 2017. Padahal, prosedur pelelangan setiap proyek harus didahului dengan kesepakatan KUAPPS antara eksekutif dan legislatif.
Belly mengatakan, dari 12 proyek tersebut, beberapa di antaranya berhubungan dengan program kesejahteraan rakyat (kesra), yang masuk ke dalam wilayah kerja Komisi E DPRD DKI. Yang pertama adalah proyek konsolidasi manajemen konstruksi desain dan rehab total sekolah di tiga wilayah Jakarta dengan HPS (harga perkiraan sendiri) senilai Rp 13 miliar.
Selanjutnya, ada proyek pengadaan manajemen konstruksi dan rehab berat gedung sekolah suku dinas (sudin) wilayah dengan HPS Rp 3,6 miliar. Yang ketiga, ada lagi proyek manajemen konstruksi desain dan rehab total puskesmas di DKI dengan HPS Rp 5 miliar.
Belly berpendapat, proyek-proyek tersebut di atas belum tentu akan mendapat persetujuan dari dewan. Pasalnya, masih banyak masukan dari Komisi E DPRD yang belum diakomodasi Pemprov DKI dalam KUAPPS 2017. Di antaranya adalah anggaran untuk pembangunan RSU Kecamatan Duren Sawit, pembangunan lahan parkir RSUD Pasar Rebo, insentif marbot masjid, dan pembangunan RSU Kecamatan Jatinegara.
"Kami juga pernah meminta agar anggaran gaji untuk 1.328 guru non-PNS di sekolah-sekolah madasarah negeri dimasukkan ke dalam KUAPPS 2017. Tapi itu juga tidak dilakukan oleh Pemprov DKI," tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menuturkan, Pemprov dan DPRD DKI rencananya akan menggelar rapat untuk menentukan kesepakatan terkait KUAPPS DKI 2017, Rabu (16/11) pekan depan. Menurut dia, 12 proyek yang kegiatan lelangnya ditunda oleh Soni tetap akan dicantumkan dalam dokumen KUAPPS tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika