REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mendalami penganggaran sejumlah proyek rumah susun (rusun) 2017 yang sebelumnya sempat dilelang secara dini oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anggota Komisi D DPRD DKI, Abdullah Suhaimi mengatakan, instansinya bakal memanggil dinas terkait untuk mendiskusikan masalah tersebut dalam pekan ini.
"Sampai saat ini belum ada kesepakatan soal anggarannya (proyek rusun-rusun itu). Karena kami baru akan mengadakan pertemuan dengan Dinas Perumahan dan Gedung DKI, Rabu (9/11), besok, guna membahas hal tersebut secara detail," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (8/11).
Pada akhir bulan lalu, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono memutuskan untuk menyetop kegiatan lelang 12 proyek di Jakarta 2017 yang sebelumnya dibuka oleh gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penyetopan lelang dilakukan lantaran dokumen untuk proyek-proyek tersebut dibuat secara sepihak oleh Ahok, tanpa melibatkan DPRD DKI.
Menurut Soni, sapaan Sumarsono, proyek-proyek itu belum lagi mendapat persetujuan dari DPRD melalui rapat kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUAPPS) untuk APBD DKI 2017. Padahal, prosedur pelelangan setiap proyek harus didahului dengan kesepakatan KUAPPS antara eksekutif dan legislatif.
Dari 12 proyek yang dilelang secara dini oleh Ahok itu, ada beberapa proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Gedung. Di antaranya adalah lelang proyek pelaksanaan fisik pembangunan Rumah Susun (Rusun) Polri di kawasan Pesing, Jakarta Barat, dengan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 98,1 miliar.
Selanjutnya, ada lagi paket lelang proyek pelaksanaan fisik pembangunan rusun di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan HPS sebesar Rp 1,2 triliun. Ada pula paket lelang proyek pelaksanaan fisik pembangunan rusun di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dengan HPS mencapai Rp 1,8 triliun.
Berikutnya, Pemda DKI juga membuka paket lelang untuk proyek pelaksanaan fisik pembangunan Rusun Blok Nagrak di Jakarta Utara dengan HPS senilai Rp 987,7 miliar. Batas akhir pendaftaran lelang untuk keempat proyek tersebut sebelumnya sepmat dipatok hingga 21 November 2016.
Suhaimi menuturkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan menggelar rapat kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUAPPS) untuk APBD DKI 2017, Rabu (16/11) pekan depan. Dalam rapat tersebut akan diumumkan secara rinci besaran dana tiap-tiap program yang akan digulirkan Pemprov DKI untuk tahun depan. Termasuk juga di dalamnya besaran dana untuk pembangunan rusun di Ibu Kota.
Menurut dia, pembangunan rusun saat ini masuk dalam program prioritas di DKI. Oleh karenanya, dia memperkirakan pelelangan sejumlah proyek rusun yang sebelumnya sempat disetop Sumarsono, bakal dilanjutkan kembali usai KUAPPS 2017 rampung dibahas oleh Banggar dan TAPD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika