REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Shalahuddin Wahid mengusulkan, dilakukan islah bersama, setelah semua pihak mempercayai proses hukum Ahok di aparat kepolisian. Menurutnya, apapun hasil dari proses hukum nanti, islah dibutuhkan untuk menghindari kegaduhan dan kerusakan lebih besar bagi bangsa Indonesia.
"Jalan keluarnya adalah Islah berbagai elemen masyarakat yang selama ini terpisah antara dua kubu. Tidak ada jalan lain," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (8/11).
Sebab, kata dia, bila mengikuti hasil proses hukum nanti, maka tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Karena itu, bila merujuk pada apa yang dianjurkan dalam Islam, islah menjadi solusi, menjadi kesepakatan bersama semua elemen bangsa.
Menurut Gus Sholah, siapa yang bisa menyelenggarakan islah tersebut, maka tentu ada dua pihak yang keduanya harus mau mengalah dan diajak bicara. "Jadi, menurut saya, sudah cukup demo yang kemarin dan disikapi dengan baik oleh pemerintah. Kasus dugaan penghinaan agama pun dijanjikan akan diselesaikan oleh aparat, dalam waktu yang telah disepakati bersama, yakni dua minggu sampai tanggal 18 November," ujarnya.
Setelah itu, kata dia, bisa dilanjutkan gelar perkara, walaupun masih ada yang memperdebatkannya apakah terbuka atau tertutup. Tapi, menurutnya, penyelesaian lain harus dilakukan di luar hukum, dan islah itu menjadi solusi terbaik menjaga keutuhan bangsa.
"Sekarang kita harus berpikir dengan keras agar bagaimana upaya islah ini bisa dilakukan. Karena, kalau mengikuti argumen masing-masing kubu tetap tidak akan ketemu," ucapnya.
Gus Sholah menegaskan, ada hal penting yang menjadi bagian dari Islah adalah Ahok harus bersungguh-sungguh meminta maaf kepada umat Islam. Menurutnya bukan sekedar kata maaf, tapi Ahok harus meminta maaf dengan ketulusan dan kerendahan hati. "Bukan seperti yang ia lakukan sebelumnya mengatakan maaf tapi hanya sambil lalu. Jadi dengan mulai mengalah maka ada jalan keluar," ucap dia.
Karena, apapun hasilnya, pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, Adik kandung Gus Dur ini menilai, NU dan Muhammadiyah tidak bisa sebagai mediator Islah. Karena dianggap ada yang sudah berpihak.
Ia mengusulkan, ada beberapa tokoh yang dinilai bisa menjadi mediator islah, seperti Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua MUI Ma'ruf Amin, Wapres Jusuf Kalla, dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. "Silakan menjadi kesepakatan bersama antara elemen bangsa," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika