REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Mantan Ketua KPK Antasari Azhar diberikan kesempatan pembebasan bersyarat (PB) setelah menjalani hukuman tujuh tahun enam bulan. Kepala Lapas Klas I Tangerang, Arpan, menyebutkan Antasari telah memenuhi kriteria pembebasan bersyarat tersebut. Menurut Arpan, pemberian pembebasan bersyarat tersebut dasarnya adalah Pasal 15 KUHP.

"Setelah menjalani 2/3 hukuman, narapidana sudah ada hak untuk diberikan PB. Dia juga menaati seluruh aturan di napi, dan dia sangat disiplin," ujar Arpan, Rabu (9/11).

Arpan menjelaskan beberapa syarat khusus diberikannya PB kepada napi juga termasuk syarat administratif. Dalam hal ini, syarat administratif tersebut yaitu Peraturan Pemerintha Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013.

Sedangkan untuk syarat substantif seperti yang telah dia sebutkan, bahwa napi yang bersangkutan harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Arpan juga menjelaskan, perhitungan 2/3 dari masa pidana dihitung setelah, masa pidananya ditambah dengan remisi.

Untuk Antasari, remisi yang diberikan adalah selama 53 bulan 20 hari. Sehingga dari total hukuman pidana 18 tahun dikurangi dengan remisi empat tahun lima bulan 20 hari menjadi sekitar 12 tahunan. Jadi, pidana selama tujuh tahun enam bulan tersebut merupakan 2/3 dari 12 tahun tersebut.

Selain itu dalam pembebasan bersyarat tersebut Antasari dikenakan wajib lapor, dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Badan Pemasyarakatan dan pengawasan kejaksaan. Arpan menyebut Bapas dan pengawasan kejaksaan tersebut sebagai pembimbing.

Antasari harus menjalani masa bersyarat tersebut selama sisa pidana ditambah satu tahun. Selama itu pula dia dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika terbukti kembali melanggar hukum, maka akan dikenai hukuman sesuai pelanggaran ditambah sisa masa tahanannya sebelum dibebaskan bersyarat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika