REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI tampaknya bakal menyetujui anggaran untuk sejumlah proyek Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, yang beberapa waktu lalu proses lelangnya sempat dihentikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur, Sumarsono. Proyek yang berpeluang mendapat persetujuan dari dewan itu umumnya berkaitan dengan masalah pendidikan dan kesehatan.
"Kemungkinan besar anggaran untuk proyek-proyek pendidikan dan kesehatan akan kami setujui dalam rapat kesepakatan KUAPPS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara), nanti. Karena tujuan pembangunannya jelas untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat," ujar Anggota Komisi E DPRD DKI, Belly Bilalusalam kepada Republika.co.id, Kamis (10/11).
Dia menjelaskan, dari 12 proyek DKI 2017 yang lelangnya disetop Sumarsono, ada tiga yang bakal mendapat persetujuan anggaran dari DPRD DKI. Yang pertama adalah proyek konsolidasi manajemen konstruksi desain dan rehab total sekolah di tiga wilayah Jakarta dengan HPS (harga perkiraan sendiri) senilai Rp 13 miliar.
Selanjutnya, ada pula proyek pengadaan manajemen konstruksi dan rehab berat gedung sekolah suku dinas (sudin) wilayah dengan HPS Rp 3,6 miliar. Yang terakhir adalah proyek manajemen konstruksi desain dan rehab total puskesmas di DKI dengan HPS Rp 5 miliar.
"Saya kira kegiatan rehab sekolah dan puskesmas ini memang kebutuhan, ya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menyetujuinya," kata Belly. Semenatara, proyek lain seperti pembangunan rumah susun untuk personel Polda Metro Jaya belum mendapat lampu hijau.
Pada akhir bulan lalu, Plt Gubernur DKI Sumarsono menghentikan kegiatan lelang dini 12 proyek pembangunan di Jakarta untuk tahun anggaran 2017. Penyetopan lelang dilakukan lantaran dokumen untuk proyek-proyek tersebut dibuat secara sepihak oleh Ahok, tanpa melibatkan DPRD DKI.
Menurut Soni, sapaan Sumarsono, proyek-proyek itu belum lagi mendapat persetujuan dari DPRD melalui rapat KUAPPS untuk APBD DKI 2017. Padahal, prosedur pelelangan setiap proyek harus didahului dengan kesepakatan KUAPPS antara eksekutif dan legislatif.
Pemprov dan DPRD DKI dijadwalkan menggelar rapat kesepakatan KUAPPS DKI 2017 pada Rabu (16/11) pekan depan. Kelanjutan nasib lelang 12 proyek yang ditunda Soni juga akan ditentukan dalam rapat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika