REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia. Namun, RI tidak mengambil bentuk sebagai negara Islam, melainkan negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila. Tokoh Islam, Mohammad Natsir, merupakan sosok kunci di balik terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ceritanya bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB). RI dianggap hanya merupakan satu negara-bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS), yang mengikuti garis demarkasi van Mook. Irian Barat (kini Papua) bahkan tak termasuk RIS.
Lantaran kecewa dengan hasil KMB, Natsir menolak jabatan Menteri Penerangan dan memilih berkonsentrasi memimpin Fraksi Masyumi di DPR-RIS. Terkait keputusan ini, Bung Karno mengomentari: “Lebih baik sepuluh menteri berhenti daripada satu orang Natsir.” Demikianlah cara Proklamator RI itu membujuk Natsir agar tak mundur dari kabinet.
Persahabatan antara Natsir dan Soekarno memang akrab. Namun, siasat diplomasi Natsir untuk kesatuan negara ternyata dimulai dari pengunduran dirinya. Selama dua bulan, ia berkunjung ke daerah-daerah.
Natsir berusaha menampung kegelisahan rakyat luar Ibukota serta luar Jawa yang menginginkan peleburan negara-negara bagian ke dalam RI.
Atas dasar itu, Mohammad Natsir merumuskan gagasan Mosi Integral. Pada 3 April 1950, Natsir berpidato Mosi Integral di Parlemen Sementara RIS. Bung Hatta selaku Perdana Menteri RIS menyambut baik.
Tak membutuhkan waktu lama. Pada 19 Mei 1950 di Jakarta, pertemuan digelar antara RI dan Pemerintah RIS serta wakil negara-negara bagian Hindia Timur juga Sumatra Timur. Lahirlah Piagam Pembentukan Negara Kesatuan.
Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan piagam tersebut dalam sidang bersama Parlemen dan Senat RIS. Dua hari kemudian, bertepatan dengan ulang tahun kelima RI, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya NKRI.
Namun, masih ada pihak-pihak yang tidak puas, khususnya di Yogyakarta yang merupakan Ibukota RI ketika masih menjadi negara-bagian. Natsir bertolak ke sana untuk mendengarkan mereka. Pertanyaan yang cukup pelik dari mereka: “Mestikah kita membubarkan diri kita sendiri bersama-sama dengan BFO, yang adalah ciptaan van Mook?”
Natsir menjawab: “Bukankah mereka itu (BFO) orang-orang Indonesia juga? Inti program Republik (sebagai negara-bagian) yaitu melanjutkan perjuangan untuk membentuk satu negara kesatuan yang akan meliputi seluruh Nusantara, sebagaimana tersebut dalam Proklamasi 17 Agustus 1945.”
Rupanya, Natsir ingin menegaskan, tidak ada perbedaan cita-cita antara RI (sebagai negara-bagian) dan NKRI. Apalagi, Dwitunggal Soekarno-Hatta kemudian dikukuhkan sebagai Presiden-Wakil Presiden NKRI.
“Keduanya akan tetap membimbing kita dalam Negara Kesatuan,” kata Natsir, sebagaimana dikutip dari teks pidato Mohamad Roem “Peralihan ke Negara Kesatuan” tahun 1982 di Hotel Babylon, Den Haag.
Sesudah itu, Natsir kembali ke Jakarta. Ia lantas ditunjuk Presiden Soekarno sebagai formatur kabinet. Hal ini tidak disangka-sangka Natsir. Sebab, Masyumi merupakan penganjur bentuk kabinet presidensil, bukan kabinet parlementer dalam NKRI. Bagaimanapun, Natsir menerimanya sebagai sebuah pertanggungjawaban politik.
“Soekarno rupanya tertarik dengan Natsir karena pengembalian kepada negara kesatuan, telah melaksanakan dengan cara yang bermartabat dan menyenangkan. Masuk akal jika Soekarno pun senang, karena dia tetap menjadi Presiden,” simpul Mohamad Roem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika