REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil menuturkan Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) Penanganan Banjir Bandung Raya Berbasis Pemodelan Numerik dapat memudahkan koordinasi antardaerah karena persoalan banjir bersifat multisektoral.
"Tentunya saya sangat menyambut baik dan gembira karena ini yang ditunggu-tunggu, bahwa urusan banjir itu ada di lima kota/kabupaten. Jadi setiap daerah tidak bisa melewati batas kecuali dikoordinasikan oleh provinsi," kata Ridwan Kamil usai penandatanganan RAM-IP Penanganan Banjir Bandung Raya di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis (10/11) malam.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan ada sejumlah langkah pertama penanganan banjir yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, salah satunya adalah pembangunan tol air, danau retensi, perbaikan gorong-gorong.
"Jadi semua nanti akan kita sinkronkan dengan RAM IP ini. Anggaran juga akan disinkronkan, komitmen siapa mengerjakan apa. Ini langkah bagus," kata dia.
Menurut dia, selama ini koordinasi antarwilayah di Bandung Raya kurang begitu baik karena setiap kepala daerah perlu menghormati batas-batas wilayah masing-masing. "Tapi sekarang dengan koordinasi yang telah terbentuk maka ini akan menyinkronkan program-program yang dimilikinya dengan wilayah terkait," katanya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang M Nasser juga mendukung langkah yang digagas Pemkot Bandung, terlebih daerahnya termasuk paling parah terkena dampak banjir.
"Kami telah menyiapkan anggaran Rp 100 miliar untuk penanganan banjir 2017. Kami juga mengusulkan ke BBWS Citarum agar danau-danau yang mati diaktifkan kembali. Danau Pangkalan yang hilang untuk dikembalikan," kata Dadang Nasser.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengakui bahwa selama ini berbagai upaya penanganan banjir telah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota masih bersifat parsial, sehingga hasilnya dirasakan belum maksimal.
"Berdasarkan Permodelan Numerik tersebut, tersusun pekerjaan yang harus dilakukan sebagai upaya penanganan struktural, diintegrasikan dengan penanganan nonstruktural dan kultural yang melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, maupun akademisi, dunia usaha dan komunitas masyarakat," kata Deddy Mizwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika