REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan anggaran untuk kebencanaan di APBD 2017 mendatang masih tinggi. Menurut Wagub Jabar, Deddy Mizwar, kekhawatiran DPRD Jabar terkait ajuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar hanya Rp 400 juta untuk logistik terlalu rendah, merupakan hal yang wajar.

“Ada dana taktis tanggap darurat yang diajukan lebih besar, dan itu bisa dipakai kapan saja,” ujar Deddy di Gedung Sate, Senin (14/11).

Menurut Deddy, dana tanggap bencana tidak hanya ditempatkan di BPBD Jabar. Namun, menyebar di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Ada juga, dana yang cukup besar di Dinas Sosial, Dinas Kesehatan jadi menyebar. "Potensi bencana di Jabar itu paling tinggi, jadi cadangan dana bencananya harus tinggi,” katanya.

Deddy berharap, agar dewan lebih mendorong agar dana bencana di APBD Jabar 2017 bisa lebih besar dianggarkan. Kata dia, pengajuan BPBD Jabar sebesar Rp 400 juta untuk kebutuhan logistik sudah cukup, mengingat pasokan logistic bencana akan didukung organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Menurut Anggota Komisi V Habieb Syarief Muhammad, anggaran bencana yang diajukan Pemprov Jabar  masih banyak yang harus dikaji. Karena, kurang memperhitungkan antisipasi bencana.

"Meskipun kita tidak mengharapkan, minimal kita harus mengantisipasi apalagi kalau terjadi bencana BPBD lebih dulu akan turun ke lapangan," katanya.

Habieb menyayangkan, penggaran untuk pos bantuan makanan bagi korban bencana hanya dianggarakan Rp400 juta untuk satu tahun. Padahal, tolak ukurnya dengan nilai tersebut hanya bisa digunakan untuk satu kali bencana saja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika