REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik rencana kebijakan zero impor jagung yang ditargetkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Husnul Fauzi mengatakan, NTB berupaya keras mewujudkan nir impor jagung pada 2017. 

Sebagai tindaklanjutnya dia menargetkan adanya produksi 2,4 juta ton dengan luas tanam seluas 400 ribu hektare. NTB, ungkapnya, memiliki potensi besar dalam mewujudkan rencana pemerintah pusat lantaran NTB dikenal sebagai daerah lumbung jagung nasional.

"NTB dibebankan pengembangan tanaman jagung seluas 400 ribu hektare, yang terdiri atas 215 ribu hektare lahan reguler dan 185 ribu hektare lahan non reguler. Saat ini, NTB telah ditetapkan sebagai pelopor HPP jagung sebesar Rp 3.150 per kg," ungkapnya di Mataram, Senin (14/11).

Untuk beras, NTB setiap tahunnya, ia katakan, surplus sekitar 600 ribu sampai 700 ribu ton. Saat ini saja, NTB mampu produksi sekitar 1,3 juta ton beras. Kelebihan ini, lanjutnya, dialokasikan untuk daerah lain yang mengalami defisit seperti Bali, NTT, dan Papua. 

Meskipun mengalami surplus beras, ia menegaskan, lahan yang ditanami padi tidak boleh digunakan untuk menanam tanaman lain semisal jagung. Ia menilai, untuk meningkatkan produktivitas jagung tak serta merta mengorbankan produktivitas beras yang audah baik. 

"Kita harus menjaga juga untuk kebutuhan nasional. Jangan sampai produksi beras ini turun," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika