REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bareskrim Polri telah menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama terkait surah Al Maidah ayat 51. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato resmi terhadap status Ahok tersebut.
Menurutnya negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam hukum, lanjutnya, ada praduga tak bersalah dan setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
"Oleh sebab itu sebagai salah satu contoh terkait penetapan kasus tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal panggilan Ahok, PDI Perjuangan menjadikan peristiwa tersebut untuk menghormati proses secara hukum," kata Megawati dalam jumpa pers di kantor PDIP, Jakarta, Kamis (17/11).
Mega melanjutkan pilkada merupakan pesta demokrasi, yang seharusnya berjalan secara aman dan demokratis dalam memilih kepala daerah pilihan rakyat sejak pemilihan digelar secara serentak. Makna pilkada di semua daerah sama di mata PDI Perjuangan.
PDI Perjuangan, lanjutnya, menyiapkan calon terbaik di setiap daerah dan melalui sekolah partai untuk setiap calon kepala daerah. Ia meminta agar seluruh pengurus DPD agar mendapat arahan yang sama, bergerak satu arah, dengan semangat gotong royong dan menciptakan suasana politik yang aman,
Ia juga meminta kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk tenang, menjaga diri dan mendukung terciptanya kondisi damai, yang akan menyelenggarakan pilkada. PDI Perjuangan akan meneruskan tugasnya membangun silaturahim dengan seluruh tokoh masyarakat.
"PDI Perjuangan juga mendukung penuh arah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjalankan konstitusi untuk menjalankan negara. Pemerintah harus kokoh berdiri sesuai Pancasila. Mari kita secara bersama memberikan dukungan penuh untuk Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dalam bekerja semaksimal mungkin, dalam rangka menuju Indonesia Raya," tegas Mega.
Ikuti Whatsapp Channel Republika