REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump, berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap imigran yang masuk ke AS, khususnya Muslim. Hal ini untuk mencegah terjadinya terorisme.
Tim transisi yang dibentuk Trump saat ini tengah melakukan pembahasan guna merealisasikan kebijakan tersebut.
Anggota Tim Transisi Trump sekaligus Sekretaris Negara Bagian Kansas, Kris Kobach, mengatakan, Pemerintahan Trump berencana membuat database untuk imigran dari negara-negara mayoritas Muslim. Pendataan imigran Muslim sebelumnya juga pernah dilakukan Pemerintah Federal AS pada 2002-2011 lalu.
Seperti dilansir dari The Sun, Kobach merupakan salah satu staf Departemen Kehakiman dalam Pemerintahan Presiden George W Bush. Setelah insiden 9/11. Ia memimpin upaya pendataan Muslim dalam National Security Entry-Exit Registration System (NSEERS).
Di bawah sistem NSEERS, imigran yang berasal dari negara yang dianggap membahayakan akan menjalankan interogasi dan pemindaian sidik jari saat memasuki AS. Ada 25 negara yang berada dalam daftar negara membahayakan, 24 di antaranya negara mayoritas Muslim dan satunya adalah Korea Utara.
Sistem ini tidak berlaku lagi sejak 2011 setelah dikritik oleh aktivis HAM di AS. NSEERS dianggap tidak lagi berfungsi untuk mencegah masuknya teroris ke AS.
Kobach mengatakan, Pemerintahan Trump tidak akan menggunakan sistem NSEERS seperti yang digunakan Bush. Namun, NSEERS akan dijadikan panduan untuk mendata imigran Muslim.
Baca juga, Donald Trump Menangkan Pilpres AS.
Untuk melaksanakan pendataan Muslim yang akan masuk ke AS, Kobach mengatakan petugas imigrasi akan merekomendasikan pendaftaran nasional bagi imigran dan pengunjung AS yang memiliki visa dari negara-negara yang di dalamnya terdapat kelompok teroris aktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika