REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Inklusi Keuangan Indonesia pada 2014 tercatat masih berada di angka 36 persen. Angka tersebut menunjukkan masih banyak rakyat yang belum menikmati layanan perbankan. Presiden Joko Widodo menargetkan, pada 2019 Indeks Inklusi Keuangan Indonesia sudah berada di angka 75 persen.
Jokowi mengakui target 75 persen tersebut cukup ambisius. Namun begitu, ia meyakini pada 2019 nanti sebagian besar rakyat Indonesia sudah dapat menikmati layanan perbankan jika bantuan sosial untuk rakyat kecil mulai dikonversi dari bentuk tunai ke non-tunai.
"Saya harap menteri, gubernur, bupati, walikota menyalurkan bansos yang triliunan itu melalui sistem perbankan," ucap Presiden, saat meresmikan Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11).
Selain itu, ia juga menginstruksikan pada menteri terkait untuk mendorong pekerja informal seperti nelayan dan petani agar menyimpan uang mereka di bank. Presiden meyakini, masih banyak rakyat yang enggan masuk ke sistem perbankan dan lebih memilih menyimpan uang dalam jumlah besar di bawah kasur.
Selanjutnya, Jokowi juga menginstruksikan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk meningkatkan target sertifikasi lahan. Sebab, semakin banyak rakyat yang memiliki sertifikat tanah, maka semakin mudah bagi mereka untuk mendapat pinjaman dari perbankan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika