REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Mantan presiden Filipina Ferdinand Marcos dimakamkan di taman makam pahlawan Ibu Kota negara, Jumat (18/11). Setelah hampir 30 tahun kematiannya di Hawaii, jenazahnya dikuburkan lengkap dengan prosesi penghormatan militer.
Hal ini mengejutkan banyak warga Filipina, termasuk diantaranya adalah kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) dan politikus oposisi negara itu.
Keluarga Marcos disebut telah merahasiakan waktu penguburan tersebut. Bahkan, Wakil Presiden Filipina Lenie Robredo mengatakan mereka sama halnya dengan seorang pencuri yang berkeliaran di malam hari.
"Ini adalah sesuatu yang baru untuk keluarga Marcos yang selama ini telah menyembunyikan kekayaan, pelanggaran hak asasi manusia, hingga kejahatan lainnya dan sekarang menguburkan seorang mantan diktator secara tersembunyi," ujar Robredo.
Presiden Rodrigo Duterte pernah memerintahkan penguburan Marcos pada Agustus lalu. Ia mengatakan hal itu dalam kampanye pemilu dan berusaha memenuhinya.
Selama ini, kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan protes karena rencana penguburan Marcos di taman makam pahlawan. Meski demikian, Mahkamah Agung Filipina menolak tuntutan itu pekan lalu.
Marcos dikenal sebagai presiden yang memerintah Filipina selama 20 tahun. Ia dianggap sebagai diktator yang meraup keuntungan negara bersama keluarga dan kroni lainnya. Diperkirakan, jumlah kekayaan ilegal yang dimilikinya mencapai 10 miliar dolar AS.
Selain itu, ia juga diduga membuat puluhan ribu lawan politik dan penentangnya tewas. Protes yang bergejolak kemudian membuat Marcos meninggalkan kepresidenan pada 1986.
Sejak itu ia tinggal di pengasingan di Hawaii dan tiga tahun kemudian meninggal. Keluarga Marcos mulai kembali ke Filipina pada awal 1990-an.
Juru bicara militer Edgard Arevalo mengatakan upacara pemakaman Marcos dipenuhi berdasarkan keinginan keluarga. Mereka menghormati mantan presiden itu atas segala sesuatu yang pernah dilakukannya untuk Filipina.
"Ini kehendak keluarga Marcos yang harus dihormati. Mereka meminta upacara sederhana dan tertutup," ujar Arevalo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika