REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim sukses pasangan calon Pilkada DKI 2017 kurang memahami proses pelaporan dugaan tindak pidana pemilihan umum. Akibatnya, mayoritas kasus pidana pemilu tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu DKI ke kepolisian.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Muhammad Jufri mengatakan ada 11 laporan sejak tahapan kampanye dimulai bulan lalu. Tujuh laporan dinyatakan bukan pelanggaran.

"Satu pelanggaran pidana, dan tiga sebagai pelanggaran lainnya atau yang bukan kewenangan Bawaslu," kata dia di Kantor Bawaslu DKI, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/11).

Satu laporan yang menjadi pelanggaran pidana itu terkait pengadangan dan penolakan pasangan calon nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, pada 14 Oktober 2016. Kasus itu bukan satu-satunya pengadangan dan penolakan yang dilaporkan ke Bawaslu.