Sabtu 19 Nov 2016 17:33 WIB

Muhammadiyah Imbau Warganya Taat Khittah Organisasi Terkait Aksi 2 Desember

Rep: Amri Amrullah/ Red: Angga Indrawan
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir (dari kiri), Mensesneg Pratikno, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muti mengadakan konferensi pers usai pertemuan di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (8/11).
Foto: Republika/Wihdan
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir (dari kiri), Mensesneg Pratikno, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muti mengadakan konferensi pers usai pertemuan di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (8/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti meminta kepada warga Muhammadiyah agar tetap berpegang kepada Khittah dan Kepribadian Muhammadiyah di masa-masa saat ini. Hal ini juga terkait adanya ajakan aksi 2 Desember mendatang yang menjadi kelanjutan aksi 4 November kemarin.

Sebab, kata dia, Muhammadiyah sudah menegaskan agar warga Muhammadiyah tidak lagi ikut dalam aksi 2 Desember mendatang seperti yang telah diputuskan oleh GNPF-MUI beberapa waktu lalu. Namun demikian ia mengatakan, Muhammadiyah tidak bisa memberikan sanksi bila masih ada warga Muhammadiyah yang masih tetap berkomitmen akan ikut dalam aksi 2 Desember mendatang.

"Tidak akan ada sanksi, itu hak warga negara.  Kami hanya mengimbau kepada warga Muhammadiyah supaya berpegang teguh kepada Khittah dan kepribadian Muhammadiyah," kata dia kepada Republika.co.id, Sabtu (19/11).

Secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terlibat dan warga Muhammadiyah yang turun ke jalan tidak boleh membawa atribut Muhammadiyah, menggunakan fasilitas dan dana Persyarikatan. Nama-nama resmi Muhammadiyah dan singkatannya jangan disalahgunakan atau diberi tafsir lain.

Dan apabila ada Tokoh Muhammadiyah seperti Amien Rais hadir dalam aksi nanti, seperti aksi 4 November kemarin, ia menegaskan itu bukan representasi dari Muhammadiyah. "Pak Amien hadir dalam kapasitas sebagai pribadi dan pimpinan PAN," ujarnya.

Mu'ti kembali menyampaikan sesuai dengan pernyataan resmi, PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya proses hukum yang adil dan transparan dalam penyelesaian kasus Ahok di Kepolisian. Karena itu Muhammadiyah mengimbau kepada warganya untuk tidak turun ke jalan.  "Masih banyak agenda dakwah yang juga tidak kalah pentingnya," terang dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement