REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Parade Bhineka Tunggal Ika yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (19/11) mendapat sorotan dari media luar negeri. Aksi ini disebut sebagai ajakan untuk menjaga persatuan Indonesia di tengah kondisi politik dan isu agama yang memanas. ABC News menyebutkan, aksi tersebut dilakukan tiga hari setelah polisi menetapkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Dalam berita tertanggal 19 November tersebut disebutkan, seorang demonstran meninggal dunia dan lusinan lain terluka setelah terjadi kerusuhan pada demo sebelumnya, 4 November 2016. Mereka juga menyebut adanya ancaman protes yang lebih besar jika Ahok tidak dipenjara. “Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia menuntut penangkapan Ahok setelah beredar video secara online tentang satu bagian dalam Alquran yang bisa ditafsirkan sebagai larangan bagi umat Islam untuk memilih nonmuslim sebagai pemimpin. Gubernur telah meminta maaf atas pernyataan tersebut,” tulis ABC News.
Sementara, the Straight Times melaporkan, 10 ribu orang berkumpul di pusat kota Jakarta, pada Sabtu (19/11) untuk mengampanyekan pluralisme dan mengajak masyarakat agar tidak terbelah karena politik. Persatuan disebut sebagai modal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung 15 Februari mendatang.
Media ini menyebut FPI sebagai kelompok garis keras yang menginginkan Ahok dipenjara karena kasus dugaan penistaan agama. Dituliskan pula klaim Basuki yang menilai peristiwa itu merupakan politisasi untuk menghambat partisipasinya sebagai calon gubernur Jakarta. the Straight Times memperkirakan demonstrasi 4/11 diikuti sekitar 100 ribu orang.
Sebagian dari peserta demonstrasi 4/11 disebut sebagai orang bawaan, yang ditandai dengan adanya kerusuhan. Media ini juga mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo tentang adanya aktor politik dalam aksi tersebut. “Penyelenggara acara menyarankan peserta memakai pakaian merah-putih untuk mencermikan bendera nasional, atau memakai kostum nasional. Tidak ada yang boleh membawa bendera atau spanduk yang mewakili organisasi, kelompok, atau partai politik tertentu,” tulis the Straight Times tentang Parade Bhineka Tunggal Ika, pada akhir laporannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika