REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia perlu membentuk koalisi moral untuk membantu menekan kekerasan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar. Hal tersebut dikemukakan oleh dosen Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah.

Menurutnya, Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara OKI dan PBB dalam merangkul Myanmar untuk meratifikasi Universal Declaration of Human Rights yang ditandatangani Myanmar pada 1948 lalu. Dalam pasal 2 deklarasi tersebut dikatakan, semua orang terlepas dari ras, warna kulit, agama, berhak mendapat hak-hak di dalam negara.

"Ini yang harusnya ditekankan oleh PBB kepada Myanmar. PBB hendaknya bisa menekankan juga dalam pasal 5 yang mengatakan, warga negara tidak boleh mendapatkan kekejaman," kata dia, saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (20/11).

Teuku Rezasyah menambahkan, Indonesia juga bisa mendesak PBB untuk merangkul Myanmar agar meratifikasi United Nations Convention Against Torture yang pernah ditandatangani. Meski demikian, Indonesia dinilai akan sulit menjalin koalisi dengan ASEAN terkait masalah Muslim Rohingya, sebab isu Muslim sebagai minoritas juga bisa ditemui di negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam.

"Kalau kita mengajak negara-negara ASEAN tersebut, mungkin mereka tidak akan sepenuh hati. Karena mereka tidak mau isu lokal mereka ikut terangkat sebagai isu internasional," jelasnya.

Dia juga menyayangkan tidak adanya media yang mampu menyuarakan kepentingan Islam di dunia. Menurutnya, umat Muslim seharusnya bisa saling berkoordinasi untuk membentuk media alternatif, untuk menyadarkan dunia bahwa sedang terjadi pelanggaran HAM yang sangat serius terhadap Muslim di Myanmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika