Muhammadiyah: Peran Suu Kyi Sebagai Pejuang Demokrasi Terhapus!
Oleh: Bachtiar Effendy
Prof DR Ketua Bidang Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
Militer Myanmar terus melakukan persekusi terhadap suku Rohingya di utara Rakhine. Persekusi yang dilakukan militer pun dianggap sudah di luar batas kemanusia an. Karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan segera mengambil sikap tegas terhadap kejadian yang menimpa umat Islam di Rohingya.
Pemerintah memang sudah seharusnya melakukan tekanan terhadap Pemerintah Myanmar agar menghentikan persekusi terhadap warga Muslim Rohingya. Sebab, bila memang Pemerintah Indonesia memberlakukan politik bebas aktif dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia juga tak mau mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.
Tetapi, kami pun menilai Pemerintah Indonesia semestinya pula memberi tekanan terhadap Pemerintah Myanmar.
Sebab, ini memang tidak sepantasnya karena Myanmar sebagai negara yang berdaulat dan mulai menerapkan prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, bertindak atau memperlakukan warganya sendiri seperti itu.
Warga Rohingya sudah diperlakukan secara diskriminatif dan keberadaannya pun tidak dilindungi. Hal tersebut telah menghapus prestasi Aung San Suu Kyi yang sebelumnya dihormati sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia dan sekarang memainkan peran politik penting di Myanmar. Jadi, ternyata dalam hal masyarakat Muslim Rohingya, Aung San Suu Kyi tidak berbuat apa-apa.
Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi justru menambah amunisi kepada Pemerintah Myanmar untuk tidak memperhatikan protes dunia internasional. Khususnya protes negara-negara Islam untuk menghentikan persekusi terhadap warga Muslim Rohingya.
Memperhatikan konsisi di Mymanar yang seperti itu, maka PP Muhammadiyah pun kini sedang mempersiapkan diri untuk menggalang kekuatan dunia Muslim agar bersikap keras dan tegas terhadap perilaku politik Pemerintah Myanmar. Terutama terkait perlakuan mereka terhadap Muslim Rohingya.
Mmeski aksi kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingnya terus berlangsung dan makin brutal, namun tampaknya Myanmar tidak mau mendengar himbauan dunia internasional, termasuk ASEAN. Sudah lama negara ini memperkusi warganya sendiri yang dari etnik Rohingnya yang kebetulan beragama Islam. Dan sudah
lama pula tekanan internasional dilakukan, tapi mungkin karena lama merupakan rejim militer yg sangat represif, tekanan itu diabaikan.
Terdapat kemungkinan pula faktor kebencian terhadap Islam. Hal ini memang nampak dari acuhnya Aung Sang Sukyi, tokoh yg amat berpengaruh, dan dikenal sebagai kampiun hak asasi manusia dan demokrasi. Tidak terdengar suara apapun dari tokoh ini utk menghentikan persekusi thd etnis rohingnya.
Dengan begitu, Syuu Kyi tak lebih sebagai politisi biasa, bukan seperti citra yg terbangun secara internasional selama ini. maka sekali lagi, ada baiknya jika pemerintah Indonesia mengambil peran yg tegas dalam ini. Meskipun berprinsip tdk mencampuri urusan negara lain, yg terjadi skrg ini adalah tragedi kamanusiaan.
Dan Sebagai negara terbesar, Indonesia hendaknya memgambil prakarsa. Pertemuan darurat ASEAN mungkim perlu diselemggarakan utk meminta pertamggung jawan Myanmar sebagai anggota Asean.
Jangan biarkan myanmar menjadi duri bagi Asean. Citra Asean yg bagus, khususnya di tangan negara-negara pendiri, bakal tercoreng dg perilaku brutal Myanmar terhadap warganya sendiri hanya karena mereka muslim.
Bukan hanya itu, jika perilaku Myanmar tidak bisa diperlunak, maka sudah waktunya Asean menerapkan mekanisme sanksi, sebagaimana PBB menjatuhkan sanksi kepada anggotamya.
Citra baik Asean terlalu mahal untuk dipertaruhkan hanya untuk melindungi anggotanya yang secara terang-terangan terus menerus memperkusi warga negaranya sendiri hanya karena mereka Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika