REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar belum pernah mengajak membahas rencana pengembalian Setya Novanto menjadi Ketua DPR dengan Dewan Pembina Partai Golkar. Padahal, rekomendasi DPP tersebut bersifat strategis yang semestinya dibicarakan lebih dulu dengan Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar.

Menurut anggota Dewan Pembina Partai Golkar Hafiz Zawawi, sesuai ketentuan AD/ART partai pada pasal 21, Dewan Pembina bersama-sama dengan DPP Partai Golkar menetapkan kebijakan-kebijakan yang strategis baik internal maupun eksternal. Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud adalah terkait dengan penetapan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, juga penetapan pimpinan lembaga negara.

"Dengan demikian, penetapan, dalam hal ini pergantian Ade Komaruddin kepada Setya Novanto adalah hal strategis bagi kepentingan partai yang harus dibicarakan antara DPP dan Wanbin Partai Golkar," kata Hafiz kepada Republika, Selasa (22/11).

Menurut Hafiz, alasan substansial dan praktis pergantian tersebut sebaiknya dibicarakan secara bersama lebih dulu dengan Wanbin sebelum merekomendasikan pergantian karena menyangkut kepentingan partai secara nasional. Wanbin diketuai oleh Aburizal Bakrie. "Dalam hal ini juga demi menjaga soliditas partai," kata mantan anggota Komisi XI DPR ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika