REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia masih mempertimbangkan untuk bergabung dalam trans pasific partnership (TPP). Hal ini karena penginisiasi kerja sama yakni Amerika Serikat belum secara resmi menutup kemungkinan akses perdagangan bebas tersebut.
Namun, yang jadi permasalah saat ini, Indonesia dianggap belum memiliki kekuatan untuk melakukan perdagangan bebas dalam TPP. Ditakukan Indonesia justru hanya menjadi penonton diantara negara-negara yang turut serta.
"Mungkin 10 tahun lagi kita baru siap ikut serta dalam TPP," kata Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Gusmelinda Rahmi dalam diskusi di Kementerian Perdagangan, Selasa (22/11).
Melinda menjelaskan, salah satu perjanjian yang diusung dalam TPP adalah ketidakberpihakan negara anggota kepada BUMN dalam pengadaan barang dan jasa. Artinya, ketika perjanjian perdagangan bebas ini berlangsung maka akan banyak perusahaan yang masuk dalam keaggotaan TPP bisa mengakses dan ikut tender untuk pengadaan tersebut.
Hal ini jelas berpengaruh pada kesiapan BUMN dalam negeri untuk ikut bersaing dalam pengadaan barang dan jasa. Sebab saat ini perusahaan di dalam negeri belum sepenuhnya mampu menghadapi perjanjian bebas yang tertuang dalam TPP.
Menurutnya, keberadaan industri dalam negeri yang belum seluruhnya memiliki daya saing justru akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Sebab, belanja Pemerintah yang diserap perusahaan dalam negeri mampu menggerakan roda ekonomi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama perdagangan 12 negara ini bisa memberikan dampak ekonomi karena pasar yang semakin terbuka. Adanya perdagangan bebas bakal berimplikasi pada meningkatnya efisiensi terutama tradable goods. Sementara dalam penetrasi pasar, untuk industri atau barang yang bisa berkompetensi di negara anggota TPP, masih tergantung pada kompetitivnes industri atau barang tersebut.
Jika melihat kondisi industri dan barang yang dihasilkan Indonesia seharusnya tidak ikut dalam TPP yang dirancang Amerika Serikat. Keikusertaan Indonesia dalam perjanjian ini akan berdampak negatif terutama terhadap perkembangan industri dalam negeri, serta penyedia dalam negeri.
Dengan menunda keterlibatan Indonesia dalam TPP, maka Pemerintah bakal melindungi produk dalam negeri dana penyedia barang dalam negeri. Pemerintah dan masyarakat pun dituntun untuk meningkatkan penggunaan produk sendiri sehingga berpengaruh pada produk domestik bruto (PDB).
"Ini akan berdampak pada keinginan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pada 2025 untuk menjadi negara industri yang tangguh," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika