REPUBLIKA.CO.ID, BATU -- Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, rencana aksi yang akan digelar pada 2 Desember mendatang tak memiliki agenda yang jelas. Dia justru khawatir aksi yang populer disebut 'Aksi 212' itu hanya dimanfaatkan oleh kaum oportunis.
Ditemui usai menjadi pembicara diskusi Pilkada di Kota Batu pada Selasa (22/11), Busyro mengatakan, Aksi 212 berbeda ruhnya dengan Aksi Bela Islam Jilid I dan II. "Dua aksi sebelumnya mengusung agenda yang jelas yakni mendesak agar proses hukum Ahok dipercepat, tapi Aksi 212 tidak jelas apa tuntutannya," kata mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini.
Jika peserta Aksi 212 menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera ditahan, maka permintaan itu dinilai kurang relevan. Karena saat ini proses hukum Ahok sedang berlangsung dan sudah masuk tahap penyidikan. Oleh karenanya semua elemen harus menghormati proses hukum.
Dia menduga, kemungkinan ada agenda tersembunyi di balik Aksi 212. "Soal Aksi 212 saya tidak tahu aktornya siapa dan dananya dari mana, tapi jangan jadikan aksi tersebut sebagai manipulasi kekuatan rakyat untuk melegitimasi penggulingan pemerintahan," tegasnya.
Muhammadiyah, kata Busyro, tidak menganjurkan warganya ikut berpartisipasi dalam Aksi 212. Jika ada kritikan terhadap jalannya pemerintahan lebih baik langsung disampaikan kepada Presiden Jokowi.