Selasa 22 Nov 2016 17:08 WIB

Jokowi: PPP Punya Hak Dukung Calon Berbeda di Pilkada DKI

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak bisa ikut campuran terkait sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mendukung pasangan calon gubernur dan Cawagub di Pilkada 2017. Jokowi menegaskan PPP punya hak untuk memberikan cukungan ke pasangan Cagub-Cawagub, meski berbeda dengan sikap Parpol koalisi pemerintahan lainnya.

"Itu haknya partai, itu hak setiap partai dan itu juga haknya dari PPP. Saya ngak mau ikut-ikutan di situ, ngak mau ikut-ikut di situ," kata Jokowi usai makan siang bersama Ketua Umum DPP-PPP Romahurmuziy di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/11).

Hal ini diungkapkan Presiden menjawab pertanyaan wartawan terkait sikapnya terhadap PPP yang masuk koalisi pemerintah ternyata malahan justru mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, berbeda dengan koalisi lainnya, PDIP, Golkar dan Partai Nasdem yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djakrot Saiful Hidayat.

Sedangkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, yang duduk disamping Jokowi, mengatakan sejak awal setiap partai politik memiliki mekanisme dan Pilkada DKI ini hanya salah satu dari 101 pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak pada 2017.

"Di banyak tempat, kami juga sama-sama dengan partai koalisi pemerintah, seperti di Banten kita sama-sama dengan PDIP dan Nasdem, tapi berbeda dg Golkar yang memiliki calon sendiri," jelasnya.

Ia juga mencontohkan di Gorontalo, PPP bersama dengan PDIP dan Golkar memiliki calon sendiri, di Bangka Golkar juga punya calon sendiri, PDIP punya calon sendiri, PPP punya calon sendiri dan Nasdem punya calon sendiri.

"Jadi ini adalah dinamika politik lokal yang tak bisa dihindarkan," ucapnya.

Romy menegaskan bahwa PPP sejak muktamar di Surabaya dan diulang di Pondok Gede, Jakarta, telah komitmen untuk tetap bersama pemerintahan Jokowi-JK sampai 2019.

"Kita memastikan koalisi itu solid, tidak ada perubahan-perubahan apa pun, karena agenda kita, terutama agenda ekonomi kita jauh lebih besar dari energi yang butuhkan daripada energi untuk terus berbeda untuk terus mengangkat satu isu saja," jelasnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement