REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPR RI menghormati hak prerogatif Partai Golkar menunjuk kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin, karena merupakan mekanisme politik di parlemen.
"Keputusan Golkar untuk kembali mengangkat pak Novanto sebagai Ketua DPR adalah hak prerogatif yang harus kita hormati. Mekanisme politik di Parlemen sesuai aturan memang seperti itu kita hormati saja," kata anggota FPDI Perjuangan Charles Honoris di Jakarta, Rabu (23/11).
Charles juga mengapresiasi komitmen Novanto untuk mempertahankan kebhinekaan dan menjadikan Partai Golkar garda terdepan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya kasus-kasus dugaan pelanggaran etika yang pernah dihadapi Novanto pun sudah selesai dan dirinya selalu percaya bahwa hukum harus menjadi panglima.
"Ketika sudah ada keputusan dari lembaga resmi yaitu MKD yang memutuskan untuk merehabilitasi nama baik beliau tentunya juga harus kita hargai," ujarnya.
Ia mengucapkan selamat kepada Novanto akan memimpin DPR kembali, diharapkan bisa membawa lembaga itu menjadi institusi yang dipercaya oleh rakyat Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan partai politik pada umumnya.
Sebelumnya, Partai Golkar kembali mewacanakan akan mengembalikan kursi ketua DPR RI kepada Setya Novanto, keputusan itu diambil dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Senin (21/11).
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan keputusan itu diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.
Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, selanjutnya DPP Partai Golkar akan berkomunikasi dengan internal partai seperti Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan. Dia mengatakan, wacana pengembalian kursi Ketua DPR bukan karena performa Ade, melainkan untuk mengembalikan wibawa partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika