REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono berharap kejadian 26 sekolah yang aliran listriknya diputus oleh PLN tidak terulang kembali. Sebelumnya, 26 sekolah ini dinyatakan menunggak biaya listrik.

Untuk mengantisipasi hal ini, Sumarsono telah memerintahkan Biro Tata Pemerintahan (Biro Tapem) dan Biro Hukum DKI untuk menyiapkan MoU dengan PLN. 

"MoU dengan PLN yang menggaransi tidak ada lagi sekolah yang dimatikan listriknya. Bisa MoU, bisa cash di depan juga boleh. Semacam top up gitu lho kalau kita punya kartu. Pokoknya semua tagihan dari sekolah kita akan bayar dari pemerintah daerah," ujar Sumarsono di Balai Kota, Rabu (23/11).

Selain itu, Sumarsono mengatakan tidak ada masalah lain dalam Dinas Pendidikan selain BOP Listrik. Ia menyatakan, belum menerima laporan lain kecuali persiapan untuk pengadaan pemeliharaan bangunan 2017.

"Yang lain belum ada yang dilaporkan. Kecuali pernah ada penundaan untuk BOP biaya pemeliharaan sekolah-sekolah itu saja, yang kemudian akan diupayakan pada 2017. Itu saja, yang lain tidak ada," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika