REPUBLIKA.CO.ID, JUBA -- Sebanyak 350 tentara perdamaian Jepang mendarat di Sudan Selatan, Senin (21/11). Pasukan tersebut merupakan pasukan pertama Jepang yang diizinkan PBB menggunakan kekuatannya setelah hampir 70 tahun.

Dengan mengenakan seragam kamuflase loreng hijau, pemimpin pasukan Yoshino Tanaka melangkah turun dari pesawat. Dia disambut Duta Besar Jepang untuk Sudan Selatan, Kiya Masahiko.

Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces) Jepang tersebut akan menggantikan kontingen Jepang yang telah bertugas sebelumnya melancarkan misi perdamaian PBB di Ibu Kota Juba, Sudan Selatan. Namun, pasukan sebelumnya tidak memiliki kemampuan menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi warga sipil, staf PBB, dan bahkan diri mereka sendiri.

Sejak akhir Perang Dunia II, Jepang memberlakukan undang-undang fasifisme dalam militer mereka. Peneliti senior Jepang di Dewan Hubungan Luar Negeri, Sheila Smith mengatakan izin menggunakan kekuatan ini menunjukkan kepercayaan yang mulai tumbuh terhadap Pasukan Bela Diri Jepang.

"Namun banyak orang khawatir kekuatan besar yang dimiliki Pasukan Bela Diri dapat menyebabkan masalah dan membuat situasi di Sudan Selatan menjadi lebih buruk," ungkapnya, dikutip Arab News.

Persetujuan penggunaan kekuatan oleh tentara Jepang dikeluarkan pada 2015. Namun, keputusan itu ditentang oleh beberapa pihak di Jepang karena bisa melibatkan militer negara itu ke dalam konflik luar negeri yang merupakan pelanggaran bagi konstitusi antiperang Jepang.

Meski demikian, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berpendapat kekuatan militer lebih luas yang diberikan kepada Jepang dapat memberikan manfaat. Jepang memiliki kemampuan menanggapi ancaman yang diberikan militer Cina dan Korea Utara.

Kekuatan Pasukan Bela Diri Jepang pertama kali akan diuji di Sudan Selatan. Negara ini merupakan negara di Afrika Timur yang terus menghadapi perang saudara sejak Desember 2013.

Ada lebih dari 12 ribu pasukan penjaga perdamaian PBB yang berada di Sudan Selatan. Mereka menghadapi kritik karena gagal melindungi warga sipil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika