REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui bahwa Indonesia belum mampu mengurangi angka kemiskinan, meski secara kuantitas terjadi penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi Sardjoko, saat membuka acara The 10th Global RCE Conference di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (23/11).
"Walaupun telah mengalami penurunan, akan tetapi penurunan yang terjadi tidak cukup signifikan. Hingga tahun 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28,59 juta atau 11,22 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. "Jadi Indonesia belum mampu mengurangi angka kemiskinannya," ujar dia.
Menurut dia, Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada 2015 lalu, dimana MDGs memiliki 8 goal, 18 target, dan 67 indikator.
Dari target tersebut Indonesia, kata dia, baru berhasil mencapai 49 dari 67 indikator yang ditetapkan. "Masih ada 18 indikator yang belum dapat diselesaikan. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan," katanya.
Hal serupa terjadi pada upaya peningkatan kesehatan ibu, dimana angka kematian ibu hingga saat ini masih jauh di atas target MDGs, katanya.
Disamping itu, tambah dia, upaya menekan kasus HIV/AIDS dan malnutrisi juga masih mengalami sejumlah kendala. Ditambah dengan belum terpenuhinya akses terhadap sanitasi dan air bersih. "Indonesia juga masih mengalami kendala dalam membangun kemitraan global untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Poin-poin ini menjadi pekerjaan rumah yang terus dikejar dalam SDGs (Sustainable Development Goals)," ujarnya.
Subandi menyebutkan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan SDGS dengan target 17 goal dengan 169 target serta 240 indikator. Tantangan utama yang dihadapi adalah kemampuan untuk bisa mengembangakan basis data untuk mengatur lebih dari 240 indikator SDGs.
"Oleh sebab itu, perlu adanya sinergi dan kerja sama dengan akademisi, pelaku bisnis dan filantropi, serta masyarakat dan media dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Untuk bisa mencapai keseluruhan target SDGs maka perlu keterlibatan semua pihak dalam mengawal pelaksanaan pembangunan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika