REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA -- Sebanyak 101 daerah akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daeraha (Pilkada) Serentak pada Februari 2017. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya sesuai konstitusi.
Hidayat menyatakan partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pilkada sesuai dengan amanat konstitusi. UUD 1945 yang telah diamandemen ketika reformasi memberikan kedaulatan tertinggi pada rakyat.
"Termasuk Pilkada. Karena itu, jangan memubazirkannya," katanya kepada wartawan pada sela-sela Sosialisasi Empat Pilar kepada Yayasan Mutiara Hati di Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (24/11).
Hidayat menerangkan penyelenggaraan Pilkada merupakan berkah reformasi dan buah dari amandemen UUD 1945. Sebelum era reformasi, rakyat tidak bisa memilih gubernur atau wali kota atau bupati secara langsung. Konstitusi mendudukan rakyat menjadi pemegang kedaulatan yang berhak memilih pemimpinnya melalui pilkada.
"Karena itu, jangan memubazirkannya dengan golput," ujarnya.
Selain Golput, hak konstitusional warga memilih pemimpin ini kerap dicemari dengan praktik intimidasi dan manipulasi seperti politik uang. Hidayat mengingatkan masyarakat harus menyadari bahwa kedaulatan dan hak konstitusi ini sangat mahal dibandingkan praktik-praktik tersebut.
"Jangan ditukar dengan uang Rp 50 ribu. Itu terlalu murah untuk kedaulatan yang sangat mahal harganya," ucapnya.
Bahkan, menurut Hidayat, kewajiban bekerja jangan sampai mengalahkan partisipasi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keduanya bisa berjalan beriringan. "Pergi ke sawah memang penting tapi menyoblos juga penting," katanya.
Hidayat pun mengajak masyarakat untuk berpartipasi pada Pilkada 2017. Tidak hanya itu, masyarakat harus berani melawan praktik intimidasi dan manipulasi. Sebab, pilkada merupakan ruang untuk memilih pemimpin yang baik dan tidak korupsi.
Pada Sosialisasi Empat Pilar itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga, Yulianto-M Haris, tampak hadir. Namun, Hidayat memastikan dia bukan datang untuk berkampanye bagi pasangan yang diusulkan PKS tersebut.
"Kalau saya bicara pilkada karena memang UUD 1945 yang berlaku sekarang memberikan kedaulatan itu. Memilih ini maknanya sangat dalam," kata Hidayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika