REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia. Salah satu kebijakan Pemerintah yang masih harus diperhatikan adalah persoalan sertifikasi guru.
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Fahmy Alaydroes mengatakan, kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumber daya dana dan upaya yang sangat luar biasa
Namun, kebijakan program sertifikasi guru tidak berjalan baik di lapangan dikarenakan masih adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. "Sehingga, kebijakan tersebut sudah terkebiri sejak dini," ujar Fahmy melalui siaran pers, Jumat (25/11).
Berdasarkan data dari Kemendikbud, guru di Indonesia yang sudah menerima sertifikasi ada 2.294.191 orang dan guru yang belum menerima sertifikasi terdapat 721.124 orang. Namun, belum adanya perbedaan yang signifikan antara guru yang sudah tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi.
Hasil penelitian Bank Dunia membuktikan guru-guru yang telah menerima sertifikat dan guru-guru yang belum menerima sertifikat sama saja alias tidak berbeda. Padahal, Fahmi berharap dengan adanya program sertifikasi, kualitas guru akan semakin membaik. “Berarti segala pengerahan sumber daya dan upaya jadi mubazir,” kata Fahmy.
Oleh karena itu, Fahmy menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kebijakan sertifikasi guru agar, kebijakan tersebut dapat sesuai dengan sasarannya. Apalagi, guru yang baik dan memiliki kesejahteraan akan menciptakan bangsa yang berjaya, sedangkan guru yang buruk akan menciptakan bangsa yang terpuruk.
“Guru wajib memiliki kemampuan untuk menghasilkan siswa berkualifikasi tinggi. Salah satunya bisa ditunjang melalui program sertifikasi ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika