REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program dokter layanan primer (DLP) akan terintegrasi dengan tim Nusantara Sehat yang melayani tingkat primer serta daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) di seluruh Indonesia.
Sub Pokja Wahana Pendidikan DLP, Erfen Gustiawan Suwangko menuturkan, program DLP terintegrasi dengan salah satu poin yang tertuang dalam Nawacita.
"Nusantara Sehat kan juga tim kolaborasi, ada dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Nah DLP ini akan menjadi salah satu bagian dari tim itu. Nanti semua terintegrasi, bukan terpisah-pisah," kata dia saat berbincang dengan Republika, Jumat (25/11).
Erfen menuturkan, Indonesia mempunyai lebih dari 9.000 puskesmas. Setiap daerah punya jumlah dokter yang berbeda. Hal tersebut bergantung dari kemampuan masing-masing daerah merekrut. Ia belum bisa memastikan berapa jumlah DLP yang akan didistribusikan pada setiap puskesmas.
"Untuk DLP-nya sendiri, ini kan belum ada, tapi rencana dari Kemkes (Kementerian Kesehatan), tiap tahun akan memberikan 300 beasiswa untuk dokter PNS di puskesmas," tutur dia.
Disinggung masalah akreditasi puskesmas, Erfen mengatakan DLP sangat berhubungan dengan hal tersebut. Salah satunya untuk meluruskan anggapan yang meminta peralatan di puskesmas ditambah jumlahnya. Ia menjelaskan, selama ini banyak puskesmas yang punya peralatan canggih, tetapi dokternya tidak bisa menggunakannya.
"Kenyataan di lapangan, seringkali alatnya ada, tapi nggak bisa pakai. Contoh sumbangan alat USG untuk korban tsunami Aceh. Sampai sekarang jadi barang rongsokan alat itu. Makanya SDM-nya juga harus ditingkatkan," tutur dia.
Sebab, ia menjelaskan, akreditasi puskesmas akan menilai bagaimana pengelolaan puskesmas, seperti manajemen, kualitas SDM, peralatan, semua komprehensif. "Jadi bukan DLP yang jadi fokus pemerintah, dari DLP, juga alat-alatnya dilengkapi," ujar dia.