REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, Daftar Pemilihan Sementara (DPS) DKI Jakarta masih dalam masa perbaikan. Hal tersebut ia sampaikan setelah adanya komplain dari Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, ihwal data calon pemilih yang bermasalah.
"Saat ini, DPS sedang masa perbaikan, jadi kami mensosialisasikan ke berbagai kalangan, termasuk pada tim pasangan calon untuk memberikan masukan-masukan," kata Sumarno saat dihubungi, Sabtu (26/11).
Sumarno mengatakan, KPUD sangat terbuka dengan masukan dan penemuan data pemilih sementara yang tidak sesuai ketentuan. "Kalau ada yang memberikan informasi, yah monggo diserahkan ke KPU, berapa banyak datanya, siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, di mana alamatnya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mohammad Taufik mengklaim telah menemukan 104.826 calon pemilih bermasalah. Jumlah tersebut telah masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada DKI 2017.
Taufik mengatakan, angka tersebut didapat dari hasil penyisiran dan analisis yang dilakukan departemen data Tim Pemenangan Anies-Sandi. Ia meminta KPUD DKI Jakarta segera membereskan hal tersebut sebelum penetapan daftar pemilih tetap 8 Desember.
"Apabila tidak segera diselesaikan, maka nantinya ratusan ribu daftar itu akan menjadi pemilih siluman," kata dia di Jakarta, Jumat (25/11).
Dari 104 ribu data bermasalah, kata dia, terdapat 43.427 pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) ganda. Bahkan, ada 817 nama mempunyai tiga NIK yang sama.
Selain itu, pimpinan DPRD DKI ini juga mengklaim terdapat 59.713 data pemilih tidak memiliki kartu keluarga (KK). Taufik merasa hal itu aneh, sebab NIK harusnya bisa keluar kalau ada KK.
Menurutnya, temuan ratusan ribu data bermasalah itu akan berpengaruh pada lancarnya penyelenggaraan Pilkada DKI. Dia berharap KPUD dan tim paslon bersama-sama menyisir DPS yang diklaim bermasalah tersebut. Ia mengaku timnya sudah menyurati KPUD terkait hal tersebut.
"NIK itu memang urusan Dukcapil, tapi verifikasi urusan KPU," ujar dia.
Secara umum, Taufik menambahkan, daftar pemilih bermasalah itu paling banyak berada di kawasan Jakarta Timur. Hingga saat ini, tim data masih melakukan penyisiran. Tak menutup kemungkinan, jumlah tersebut akan bertambah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika