REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik pungutan liar (pungli) di Indonesia sudah mengakar dan seolah menjadi budaya. Untuk memberantas praktik pungli berbagai upaya dilakukan salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungli. Menurut Ombudsman Republik Indonesia (ORI), di sektor pendidikan paling banyak terjadi pungli.

Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan, hampir separuh lebih laporan di Ombudsman mempunyai relasi dengan pungli. Jumlahnya sekitar 53,9 persen laporan berpotensi terkait dengan pungli. Bahkan, permintaan uang secara langsung cukup banyak terjadi ada di sektor pendidikan. "Permintaan uang secara langsung 45 persen ada di sektor pendidikan," kata Alamsyah kepada Republika.co.id, Sabtu (26/11).  

Ia menerangkan, berdasarkan laporan di Ombudsman, ada sebanyak 6,3 persen orang-orang yang mengaku diminta uang secara terang-terangan. Kemudian, sekitar 30 persen lebih, terjadi penundaan yang berlarut-larut. Padahal mereka punya hak untuk dilayani.

Ia menegaskan, sebetulnya mereka punya hak untuk dilayani dan segala macamnya. Tapi mereka dipersulit dan diperlambat. Menurut Alamsyah, hampir di semua institusi mengalami hal seperti itu. Institusi yang paling sering lambat melayani ada di lembaga penegak hukum. Seperti di peradilan, kepolisian dan kejaksaan. "Karena sistem pengawasan dan penindakan kita lemah untuk pelayanan publik ini," ujarnya.

Menurutnya, pengawasan juga lemah terhadap pelayanan publik yang berpotensi bisa menarik uang. Ombudsman menilai kelemahannya ada pada sistem pengawasan sehingga pungli masih ada sampai saat ini. Jadi, sistem pengawasan yang harus diperbaiki.