Ahad 27 Nov 2016 15:33 WIB

2017 Dibayangi Seretnya Penerimaan Nonpajak

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Dwi Murdaningsih
Papan iklan sosialisasi pengampunan pajak (ilustrasi)
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Papan iklan sosialisasi pengampunan pajak (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan tren penurunan. Kementerian Keuangan memproyeksikan, penerimaan nonpajak tahun 2017 mendatang dipatok di angka Rp 250 triliun.

Rinciannya, Rp 87 triliun di antaranya datang dari penerimaan sektor Sumber Daya Alam (SDA). Sementara sisanya penerimaan juga berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp 84,4 triliun, dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 41 triliun, dan Badan Layanan Usaha (BLU) sebesar Rp 37,6 triliun.

Target angka PNBP tahun depan menurun dibanding proyeksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2016 sebesar Rp 255 triliun. Meski pada akhirnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun ini pemerintah merevisi PNBP di angka Rp 245 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, target PNBP tahun depan juga dipasang di angka yang tak jauh berbeda dengan realisasi PNBP tahun 2014 lalu. Ia menyebutkan, stagnasi penerimaan nonpajak ini disebabkan oleh anjloknya harga minyak dunia yang terjadi dua tahun belakangan.

Menurutnya, penerimaan nonpajak sangat bergantung pada harga minyak dunia dan raihan lifting minyak nasional. Terlebih, penerimaan nonpajak masih didominasi dari penerimaan sektor SDA khususnya minyak dan gas bumi (migas).

Namun, tahun 2017 mendatang, penerimaan dari sektor migas hanya dipatok di angka Rp 63 triliun. Angka ini, lanjut Askolani, menurun jauh dibanding penerimaan migas dalam periode sebelum 2013 lalu di mana harga minyak dunia masih berjaya di atas 80 dolar AS per barel. Saat itu, sebutnya, PNBP yang datang dari sektor migas saha bisa sebesar Rp 200 triliun.

"Kalau sekarang harga minyak hanya 45-an dolar AS (per barel) maka signifikan menyebabkan kenapa PBNP ini tidak naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini apa adanya," ujar Askolani di Bogor, Sabtu (27/11).

Pemerintah, ujar Askolani, sedang mengantisipasi adanya penurunan PNBP dari sektor migas dalam sepuluh tahun ke depan. Terlebih, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa lifting minyak nasional pada 2019 mendatang diproyeksikan terjun ke bawah 600 ribu barel per hari.

Artinya, potensi penerimaan nonpajak dari sektor migas akan terus menurun bila tidak ditemukan cadangan baru. Askolani menyebutkan, penerimaan negara dalam jangka panjang akan beralih dari PNBP ke penerimaan perpajakan. Pemerintah, lanjutnya, tidka bisa lagi bergantung pada penerimaan nonpajak terlebih sektor migas.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement