REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan saat ini sudah 915 ribu nelayan terdata sebagai penerima asuransi. Hingga akhir 2016, KKP menargetkan sekitar 600 ribu nelayan sebagai penerima dana bantuan negara tersebut.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam kunjunganya ke Sulawesi Selatan menuturkan pemerintah melalui KKP telah memberikan asuransi kepada satu juta nelayan dengan premi Rp 175 ribu per tahun. Zulficar menerangkan data nelayan kecil jadi acuan bekerjasama dengan dinas Kelautan dan Perikanan setiap kabupaten seluruh Indonesia. Ia melanjutkan, data yang masuk diverifikasi untuk memastikan golongan nelayan itu.

"Diverifikasi untuk memastikan nelayan kecil target yg mendapatkan. Bukan nelayan besar atau  non-nelayan yg justru mengaku nelayan," ujar Zulficar kepada Republika.co.id, Ahad (27/11).

Kiara Klaim Nelayan Tradisional Belum Tersentuh Asuransi

Ia membantah pendapat Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) yang menyatakan baru 500 ribu nelayan menerima asuransi. Ia meminta jika ada yang belum terdata segera melaporkan ke pemerintah. Ia menegaskan tahun depan program ini akan terus berlanjut. KKP menargetkan pada 2017 ada tambahan asuransi untuk 500 ribu nelayan.

"Pendapat rekan Kiara Tidak Benar. Kalau ada nelayan kecil dan tradisional yang belum terdata, segera melapor ke dinas KP setempat, biar bisa segera diusulkan. Kita terus antisipasi. Sehingga nantinya semua nelayan kecil dan tradisional bisa dapat," ujar Zulficar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika