REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Komisi Nasional Pendidikan mendukung rencana pemerintah untuk menghapus ujian nasional (UN). Komnas menilai, hal itu akan berpangaruh positif terhadap perkembangan pelajar dalam menuntut ilmu.

"Dari awal kami sudah mengkaji bahwa UN sudah tidak layak lagi. Jadi, ketika pemerintah akan mengapus, maka kami sangat mendukung," kata Ketua Komnas Pendidikan Pusat Prof R Dedy C Chasbullah, usai melantik pengurus Komnas Pendidikan Aceh periode 2016-2019 di Banda Aceh, Senin (28/11).

Dedy mengatakan, dengan dihapusnya UN, maka pemerintah akan menghemat triliunan rupiah dan uang itu bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia para guru. Secara psikologi, kata dia, juga akan membantu para pelajar, karena mereka tidak lagi merasa cemas menjelang UN.

Bahkan, kata dia, menjelang UN tidak hanya pelajar, orang tua pun merasa cemas, apakah anaknya bisa lulus atau tidak. Menurut Dedy, UN tidak fair, karena kelulusan hanya ditentukan beberapa mata pelajaran, padahal anak-anak sudah tiga tahun mengikuti belasan mata pelajaran.

Oleh karenanya, Komnas Pendidikan sangat mendukung dihapusnya UN tersebut. Dengan demikian, ujian akan dilakukan oleh daerah atau sekolah masing-masing. Komnas Pendidikan juga memberi masukan kepada pemerintah tentang kebijakan pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dosen, dan tenaga kependidikan, katanya.

Ketua Komnas Pendidikan Aceh Drs Jamaluddin T Muku menyatakan, keberadaan lembaga ini bukan menjadi momok bagi Dinas Pendidikan atau sekolah-sekolah, tapi merupakan mitra untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. "Kita tahu bahwa kualitas pendidikan di Aceh masih rendah, karena salah satu penyebabnya adalah pemerataan guru tidak seimbang antara di kota dengan di daerah, khususnya di daerah terpencil," kata anggota DPR Aceh ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika