REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menyindir rendahnya penyerapan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Serapan rendah mengakibatkan masyarakat tidak mendapat manfaat hasil pembangunan yang tepat waktu.

"Akhirnya, kembali masyarakat yang dikorbankan," kata cagub nomor urut tiga tersebut dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/11).

Dari data yang didapatkannya, pada tahun 2015 penyerapan anggaran DKI hanya 68 persen. Dan untuk tahun 2016 sampai bulan November ini, anggaran yang terserap baru 34 persen. Artinya, kata dia, baru sepertiga program yang jalan dari total program yang direncanakan.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab rendahnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI. Di antaranya, kata dia, adalah lambannya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan, hingga kekhawatiran pejabat untuk mengeksekusi program yang telah dicanangkan.

Rendahnya penyerapan anggaran, lanjut Anies, juga menjadi salah satu kendala dalam mengatasi persoalan macet dan banjir. Meski, menurutnya, dua persoalan klasik Ibu Kota itu juga dipengaruhi banyak faktor seperti perencanaan yang tak komprehensif dan kebijakan yang tidak tepat guna.

Dalam menanggulangi banjir dan macet, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut berjanji akan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Selain itu, ia juga merencanakan berbagai program yang komprehensif dan berkesinambungan.

"Salah satunya, dengan mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika