REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan kementerian yang dipimpinnya akan fokus pada maksimalisasi bantuan sosial (bansos) nontunai pada 2017. Khofifah menegaskan hal tersebut sebelum membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2017, sekaligus Memberikan materi dengan tema "Kebijakan dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2017 dan Persiapan Program Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2018", Selasa (29/11) malam.
"Program-program yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan kita maksimalkan dan ke depan fokus pada nontunai," kata Mensos.
Lebih lanjut Mensos menjelaskan bahwa yang sudah menjadi komitmen pemerintah terutama untuk bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) anggarannya tidak akan dipotong. Bahkan pada 2017 ditargetkan sebanyak 3.000 elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kube-PKH bisa terbentuk.
E-warong merupakan tempat untuk melakukan penyaluran bansos maupun bantuan pangan secara digital. Peserta PKH atau penerima rastra cukup menggesek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk pencairan bantuan PKH atau pembayaran bantuan pangan. Tahun ini E-warong baru dibentuk di 44 Kabupaten kota dengan target 300 E-warong sampai akhir Desember. Ditargetkan pada 2017 sebanyak 1,4 juta penerima rastra bisa menerima nontunai melalui bantuan pangan.
Sementara target peserta PKH menerima nontunai tahun depan bisa mencapai tiga juta atau 50 persen dari total peserta PKH. Sedangkan hingga akhir 2016 ditargetkan satu juta peserta PKH bisa akses bansos nontunai. Maksimalisasi program dengan mengintegrasikan bansos yang ada ke depan bisa segera diwujudkan karena menurut Khofifah sudah menggunakan satu data terpadu.
"Alhamdulillah malam ini saya sudah dengar kabar sudah terintegrasi dari data KKS, PKH serta rastra dan ini akan menjadi referensi dari berbagai kementerian lembaga untuk mengintegrasikan berbagai program penanganan fakir miskin," ujar dia.