REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta masyarakat di berbagai daerah untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum menentukan atau memilih kepala daerahnya.
Hal ini disampaikan dia saat menanggapi ihwal kasus suap yang menyeret Wali Kota Cimahi non aktif Atty Suharti dan suaminya, Itoc Tochija. Sebab, kasus itu terjadi di Kota Cimahi yang diisi oleh dinasti kekuasan lantaran Itoc pernah menjabat sebagai wali kota Cimahi selama dua periode sejak 2002.
Lantas kepemimpinan di Cimahi dilanjutkan kembali lewat istrinya, Atty, yang menang dalam Pilkada 2012. Dalam kondisi ini, Agus pun meminta kepada masyarakat untuk betul-betul memperhatikan integritas calon kepala daerah yang akan menggantikan kepala daerah sebelumnya yang masih satu keluarga.
"Tolong kepada rakyat Indonesia kalau ada penerusan jabatan kekuasaan seperti ini (dinas kekuasaan di Cimahi), tolong hati-hati betul, tolong dipilih tentang integritas yang bersangkutan," kata dia dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/12).
Hal itu, kata Agus, supaya tidak terjadi kasus suap seperti yang terjadi di Cimahi. Dan memang, diakui dia, bukan pertama kali kasus dinasti yang kejadiannya seperti ini.
Di daerah yang memperlihatkan adanya dinasti kekuasaan, lanjut Agus, sebetulnya banyak kepala daerah terpilih itu masih dikendalikan oleh kepala daerah sebelumnya yang merupakan satu keluarga.
Sebab, dalam konteks kasus di Cimahi, Wali Kota Cimahi non aktif Atty Suharti itu sangat dikendalikan oleh suaminya yang sebagai mantan wali kota Cimahi dua periode. Akibatnya, tidak sedikit kebijakan-kebijakan di Cimahi yang sebetulnya ditentukan oleh Itoc.
"Karena pengalaman kita yang ini (Cimahi) dan yang sebelumnya (Banten) ternyata yang menggantikannya sebetulnya di dalam banyak kesempatan, itu dikendalikan oleh (kepala daerah) yang sebelumnya. Di kasus ini, istri ini sangat dikendalikan oleh suaminya," tambah dia.
Agus berharap, dinasti kekuasaan di sejumlah daerah tetap tidak mengesampingkan kompetensi calon kepala daerahnya. Kompetensi dan integritas ini harus diperhatikan masyarakat saat memilih kepala daerahnya.
"Harapan kita kalau ada dinasti seperti ini, itu harus betul betul kompeten (kepala daerahnya)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika