REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menerima gelar Doctor Honoris Causa (Doktor Kehormatan) bidang kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Penganugerahan gelar doktor tersebut dilakukan setelah Undip mengamati berbagai penilaian dan syarat khusus calon penerima gelar Doktor Kehormatan.
Baik senat akademik maupun dewan profesor Undip menyetujui usulan Rektor Undip Yos Johan Utama untuk memberikan gelar tersebut kepada Susi. Penganugerahan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Undip no 1614/un7.p/hk/2016 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) pada Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dengan adanya penganugerahan ini Susi secara otomatis menjadi alumni kehormatan Undip. Untuk itu, dia diminta menjunjung tinggi dan tidak mengkhianati almamater Undip dengan perbuatan tercela.
"Insya Allah (Ibu Susi) mampu mengemban amanah dalam pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan dan mampu menghasilkan kebijakan yang bermanfaat," ujar Yos dalam acara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan kepada Susi Pudjiastuti di Kampus Undip, Semarang, Sabtu (3/12).
Susi dinilai mampu melahirkan kebijakan yang didasarkan pada keruntuhan tahap-tahap akademis yang benar. Undip melihat Susi dapat meletakkan dasar-dasar logika kebijakan kelautan dan perikanan dalam pilar-pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Susi juga mampu menghadirkan tindakan nyata sebagai konsistensi antarkeilmuan. Susi bisa mengimbangi keberanian dengan diplomasi internasional-nya yang piawai.
Undip melihat perempuan asal Pangandaran ini memenuhi kriteria integritas, kompetensi, dan reputasi sehingga layak memperoleh gelar Doktor Kehormatan.
Susi bersyukur dan berterima kasih atas gelar yang disematkan kepadanya. "Semoga gelar ini membuat saya menjadi semakin amanah," kata dia.
Menurut dia, komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia tentu saja harus dimulai dengan menjadikan indonesia sebagai negara yang dapat memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggungjawab. Salah satu diantaranya adalah membuat sektor keluatan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia demi tercapainya salah satu pilar sebagai poros maritim dunia yaitu tercapainya kedaulatan pangan laut.