REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua,  Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PDI Perjuangan sudah mengetahui akan adanya pelanggaran dalam parade kebudayaan (Aksi 412) yang digelar di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (4/12) kemarin.

"Kami PDI Perjuangan memang tidak ikut. Kami tahu kalo itu enggak boleh. Pasti akan seperti itu," ungkap Djarot saat blusukan di Rusun Cilincing, Jakarta Utara.

Meskipun, kata Djarot, parade kebudayaan juga penting karena menjadi salah  satu semangat membangun persatuan dan kesatuan kebhinekaan negara pancasila.

Namun, bila ditanya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, menurut Djarot parade kebudayaan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan car free day yang bebas dari nuansa politis.

"Kalau misalnya itu dibiarkan begitu, ya nanti semuanya begitu. Kan sudah ada kesepakatan tidak ada atribut macam-macam. Tapi kita bersyukur tidak ada atribut Pilkada," ucapnya.

Pada Ahad (4/12) massa aksi 412 tampak berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan menggunakan berbagai atribut partai. Mereka berkumpul dalam rangka mengikuti Aksi Kebinekaan.

Dalam aksi tersebut, bendera Partai Golkar tampak mendominasi. Selain itu, tampak juga bendera PPP dan Partai Nasdem. Pimpinan ketiga partai itu pun juga hadir di lokasi.

Baca juga, Ini Kata Mahasiswa Soal Aksi 412, Inkonstitutsional dan Tebang Pilih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika