REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengaku curiga dengan adanya ketidakadilan dalam penyelesaian kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pejawat Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut berjalan secara tidak lazim seperti kasus-kasus lain.

“Saya melihat ada gelagat ketidakadilan dalam penyelesaian kasus ini (penistaan agama oleh Ahok). Maka itu saya minta agar pihak yang berwenang segera menyelesaikannya secara adil,” ujar Din saat ditemui usai kuliah umum di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogya, Senin (5/12).

Ia menyampaikan, ketidakadilan dalam penyelesaian kasus Ahok bisa memancing reaksi masyarakat yang lebih besar dari pada sebelumnya. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan di hati masyarakat yang selama ini menuntut keadilan atas kasus tersebut.

Din mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan kasus penistaan agama ini berlangsung berlarut-larut. “Jangan sampai bangsa ini tersandera akibat ulah satu orang. Hanya gegara Ahok kita terpecah belah,” kata Din.

Ia juga menyatakan kekecmpok umat Islam yang melakukan aksi damai sebagai ancaman bagi kesatuan negara.

Padahal umat Islam, kata dia, sangat memegang teguh nilai-nilai kebhinekaan. Buktinya, aksi bela Islam pada 2 Desember lalu berjalan dengan tertiewaan terhadap sebagian kalangan yang mencoba membelokkan nalar masyarakat. Hal itu antara lain menyebut-nyebut kelob dan aman. Kemunculan pernyataan tersebut dinilainya sangat disayangkan. Bahkan Din menyebut kelompok-kelompok pembawa isu itu sebagai kelompok yang sebenarnya anti-persatuan.

“Sekarang sudah muncul kerancuan nalar. Kelompok umat Islam yang aksi damai dituduh antikebinekaan. Saya rasa, justru yang antikebinekaan adalah yang menuduh umat Islam demikian,” kata Din.

Ikuti Whatsapp Channel Republika