REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menilai Indonesia membutuhkan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, bukan aksi tandingan seperti aksi 'Kita Indonesia' pada Ahad (4/12). Aksi itu terkesan tandingan aksi 212 pada Jumat (2/12).

"Kalau saya pribadi tidak usah dilakukan, buat apa dilakukan demo tandingan. Penyelesaian ini perlu solusi, masyarakat hanya meminta penjelasan di mata umum," kata Hary Tanoe dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, massa aksi 212 hanya menuntut penegakan hukum seadil-adilnya terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Karena itu, dia meminta semua pihak tidak melihat aksi umat Islam itu sebagai gerakan memecah NKRI.

Persoalan yang membelit Ahok, kata bos MNC itu, sebenarnya tidak akan berlarut hingga memicu unjuk rasa besar-besaran jika aparat penegak hukum bergerak cepat. "Tapi karena penegak hukum terkesan menunda-nunda, maka umat Islam merasa diperlakukan tidak adil. Sebetulnya jawabnya sederhana, perlu ada persamaan di mata hukum semua diperlakukan sama dan adil," ujarnya.

Hary mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertindak cekatan dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut. Dia menilai persoalannya memang pada lambatnya pemerintah dan penegak hukum bersikap.

"Saya melihatnya agak lambat dalam penanganannya dan ragu-ragu pelaksanaannya. Intinya masyarakat ini, khusus Bapak Presiden ada kejelasan dalam masalah ini," tegasnya.

Baca juga,  Soal Aksi 412: Nurul Arifin: Acara Ini Merupakan Kerinduan Masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika