Senin 05 Dec 2016 17:46 WIB

Transjakarta Disewa Aksi 412, Ahok: Dirut Harus Beri Sanksi

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bilal Ramadhan
Bus transjakarta dikerahkan untuk mengangkut peserta parade kebudayaan yang digelar di Jakarta pada Ahad (4/12).
Foto: dok.Istimewa
Bus transjakarta dikerahkan untuk mengangkut peserta parade kebudayaan yang digelar di Jakarta pada Ahad (4/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, menegaskan segala macam fasilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh ikut dalam setiap kegiatan yang bernuansa politis.

Hal tersebut ia ungkapkan menanggapi disewanya bus transjakarta untuk parade kebudayaan (Aksi 412)  di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (4/12) kemarin yang kental dengan nuansa politis.

"Transjakarta tidak boleh (dicarter kegiatan politik). Saya juga baca berita, harusnya si Dirut (Direktur Utama Transjakarta) paham secara profesional dan beri sanksi," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/12).

"Kalau untuk sanksi saya ga tahu bisa motong duit atau cabut dia, saya ga tahu, yang pasti PPD yang nyewain, itu operator PPD. Secara profesional wawancara Dirut. Saya tidak bisa turut campur saya lagi tidak dinas," tambah calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua tersebut.

Sejumlah Bus Transjakarta diduga disewa oleh salah satu Partai Politik pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mengantarkan pendukung menghadiri parade kebudayaan (aksi 412).

Menanggapi hal tersebut, PT Transportasi Jakarta telah menerima laporan dari masyarakat bahwa salah satu operator bus Transjakarta memanfaatkan bus dengan logo Transjakarta di luar rencana operasional.

"Dari foto dan laporan masyarakat ada bus operator tertentu yang gunakan bus dengan logo Transjakarta di luar rencana operasional. Dari pelapor belum diketahui apakah bus dipasangkan atribut partai tertentu," kata Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono.

Dikatakan Budi, pihaknya akan memanggil operator terkait. Setiap bus yang dikontrak Transjakarta atau berlogo Transjakarta, kata dia, hanya boleh digunakan untuk operasional Transjakarta.

Jika terbukti bersalah, Budi akan memberikan sanksi tegas. Mulai dari denda, sanksi administratif dan yg terberat hingga pemutusan kerja sama kedua belah pihak. "Kami akan memanggil mereka untuk tahu lebih detail kejadian ini agar bisa mendapatkan informasi yang berimbang" kata Budi.

Parade kebudayaan Ahad kemarin digawangi oleh Partai Golkar dan Nasdem. Kedua partai itu merupakan pendukung Ahok dalam pilkada DKI Jakarta.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement