REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani menanggapi rencana keluarnya Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan dan menjadi badan independen.

"Kita akan lihat dalam keseluruhan reformasi dan tentu saja kita akan konsultasi mendengar dari semua stakeholder. Seperti saya katakan membuat institusi pajak yang kredibel dan kuat itu penting sekali, dan apakah itu akan tertuang dalam UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dalam bentuk tidak hanya badannya tetap juga dari sisi prosesnya, itu juga sangat penting," ujar Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara "Sarasehan 100 Ekonom Indonesia" di Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut Sri Mulyani, yang menjadi fokus bukanlah soal badan, melainkan bagaimana institusi pajak bisa melaksanakan fungsinya secara kredibel, bersih, dan efektif. Dalam konteks tersebut, Sri Mulyani menginginkan suatu badan yang kredibel, yang dihormati, memiliki reputasi yang baik, dan bisa menjadi lembaga pemungutan pajak yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. "Yang paling penting adalah membuat Direktorat Jenderal Pajak bersih, efektif, bisa berjalan atau menjalankan fungsi dan amanahnya dengan baik, bebas korupsi dan tentu dalam hal ini kemampuan untuk bisa menjaga keuangan negara secara baik," ujar Sri Mulyani.

Wacana pembentukan otoritas pengumpul pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sudah mengemuka sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014. Selain pendirian badan penerimaan pajak, wacana yang saat itu mengemuka adalah opsi untuk membentuk Badan Penerimaan Negara, yang menggabungkan seluruh jenis penerimaan, seperti pajak, bea cukai, serta penerimaan non-pajak lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika